Pendidikan Membutuhkan Guru Profesional Bahasa Inggris Demi Menerjang MEA 2017

Untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), peran pendidikan sangatlah penting demi menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional dan juga unggul, serta memiliki daya saing yang kompetitif. Oleh karena itulah, Tanah Air kita tercinta ini membutuhkan tenaga pendidik (guru) yang profesional, termasuk juga dalam penguatan pendidikan secara vokasi dan perluasan akses.

masyarakat ekonomi asean

Muhadjir Effendy yang kini menjabat sebagai Kemdikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) menjelaskan sebagaimana yang dikutip dari keterangan tertulisnya, bahwa dalam UU (Undang-Undang) Nomor 14 Tahun 2005, mengenai guru dan juga dosen diberi amanat bahwa pekerjaan sebagai tenaga pendidik harus mengedepankan keprofesionalan. Dengan keprofesionalan para tenaga pendidik, akan mampu mencetak Sumber Daya Manusia yang tangguh, unggul, dan memiliki daya saing nantinya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Pria kelahiran Madiun ini mengatakan jika menjadi guru profesional, harus memiliki tiga hal. Pertama, seorang guru harus memiliki keahlian berbahasa inggris. Kedua, tak cukup dengan keahlian saja, tetapi juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Ketiga, selain kedua hal tersebut, seorang guru profesional juga harus memiliki rasa kebersamaan antar sesama guru. Sehingga, proses pelatihan dan pendidikan tenaga pendidik juga merupakan aspek yang penting dalam mencetak guru profesional, dan juga pekerjaannya tak dapat tergantikan. Ia menuturkan jika peran tenaga pendidik dapat digantikan oleh seorang yang bukan guru, maka pekerjaan tenaga pendidik tersebut bukanlah sebuah profesi. Dengan begitu, tugas seorang tenaga pendidik itu harus bekerja dengan sikap profesional, dan menjadikan peran pekerjaannya tersebut tak tergantikan oleh orang lain.

Belajar Kursus bahasa inggris di dalam Program Indonesia Pintar

muhadjir effendy

Muhadjir menjelaskan mengenai aspek perluasan bahwa PIP alias Program Indonesia Pintar mampu menolong anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat bersekolah kembali. Sementara dalam upaya memenuhi suatu kebutuhan pada era Masyarakat Ekonomi Asean mendatang, diperlukan penguatan terhadap vokasi atau pendidikan keterampilan bahasa inggris. Menurut portal pendidikan kursus belajar bahasa inggris educenter.id seorang tenaga pendidik harus memiliki sebuah keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Pendidikan keterampilan atau vokasi ini harus dapat mencetak tenaga kerja profesional.

guru

Mantan Rektor UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) ini merasa optimis dan yakin bahwa penguatan akan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan dalam menerjang Masyarakat Ekonomi Asean. Apabila pedidikan karakter ini nantinya sukses, maka pada tahun 2045 mendatang, mampu mencetak penerus bangsa yang berjiwa tangguh, dan juga menghasilkan pemuda yang cemerlang.

kementerian pendidikan dan kebudayaan

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah memberangkatkan 115 guru ke Malaysia, yang dimana akan memiliki kewajiban untuk mengajar dan mendidik para anak-anak yang orang tuanya merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Guru-guru tersebut akan ditempatkan di beberapa wilayah Malaysia, diantaranya di Kota Tawa, Kota Kinabalu, dan Kota Sarawak, serta Kota Kemanggisan.

Bank Dunia Prediksi Perekonomian Indonesia Terus Tumbuh

Pihak Bank Dunia (World Bank) baru saja merilis data proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2018 mendatang. Kabar baik untuk Tanah Air, bahwa Bank Dunia memprediksi dan meyakini perekonomian Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan secara perlahan hingga mencapai tahun 2018 akhir. Hans Anand Beck selaku Ekonom Senior Bank Dunia menjelaskan bahwa perekonomian Tanah Air akan mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen pada tahun 2016 ini. Sedangkan pada tahun 2017 mendatang, diperkirakan akan tumbuh mencapai persentase sebesar 5,3%.

bank dunia

Pada tahun 2018 mendatang, diproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai persentase sebesar 5,5 persen. Walaupun ekonomi Tanah Air nantinya akan dipengaruhi terhadap ekonomi secara global, akan tetapi pihak Bank Dunia meyakni akan tetap tumbuh, terlebih lagi dari upaya Pemerintah yang mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak dengan menghadirkan program tax amnesty. Dimana program tersebut pada periode pertama terbukti sukses, dan meningkatkan pendapatan negara. Hans menambahkan jika nantinya juga terdapat beberapa hambatan dari perdagangan dunia, kelanjutan perkembangan ekonomi global, dan termasuk juga dari sisi eksternal, serta ketidakpastian dari The Fed di AS yang masih berlanjut hingga kini, dan juga faktor harga komoditas.

komoditas

Pendapat yang sama disampaikan oleh Sudhir Shetty selaku Kepala Ekonom Bank Dunia di Kawasan Asia Timur dan Pasifik bahwa perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga akan berada pada titik 5,5 persen di tahun 2018. Konsistensi tumbuhnya perekonomian Indonesia ini akan terwujud, jika pertumbuhan investasi di Tanah Air juga membaik. Selain faktor investasi, Sudhir menambahkan jika perbaikan iklim investasi dan juga kenaikan penerimaan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

pertumbuhan ekonomi

Supaya asumsi pertumbuhan ekonomi tercapai, Indonesia disarankan untuk tidak terpaku pada ekspor bahan komoditas. Lantaran jika harga komoditas jatuh, akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tanah Air dalam jangka waktu yang panjang. Memang secara umum bahwa ekonomi Indonesia selama ini masih bergantung di komoditi. Pasalnya di tahun 2014 lalu, harga minyak jatuh dan cukup berdampak pada perekonomian Tanah Air. Sehingga, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada sektor komoditas di masa yang mendatang.

asia pacific

Sementara secara luas, Bank Dunia mencatat bahwa ekonomi negara yang terletak di kawasan Asia Pasifik seperti negeri Tiongkok (China) akan dapat terus bertahan, lantaran terdapat peningkatan konsumsi domestik. Bahkan, konsumsi domestik tersebut dapat menahan perekonomian Tiongkok di level 6 persen keatas. Tak hanya Tiongkok, tetapi juga ekonomi beberapa negara di wilayah Asia Pasifik dan Asia Timur akan mengalami peningkatan berkat adanya peningkatan sektor konsumsi domestik. Victoria Kwakwa selaku Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik menyampaikan pendapatnya bahwa konsumsi domestik mampu menjadi penyimbang terhadap pelemahan ekonomi dunia yang hingga kini masih rasakan oleh beberapa negara di seluruh dunia.

Kini Kembali Pemerintah Mencari Utang Sebanyak Rp 12 Triliun

Pihak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) berencana akan kembali mengadakan lelang SUN (Surat Utang Negara). Target indikatif yang diharapkan dari penertiban Surat Utang Negara (SUN) tersebut mencapai angka Rp 12 triliun. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan di wesbite Kemenkeu, bahwa lelang ini akan diadakan guna dapat menutupi kekurangan dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun 2016 ini. Adapun jumlah target maksimal yang didapatkan dari penertiban SUN tersebut adalah mencapai Rp 18 triliun.

kemenkeu

Berikut ini rincian dari Surat Utang Negara yang rencananya akan dilelang,

  • Seri SPN12170608 (reopening) yang jatuh tempo di tanggal 8 Juni 2017
  • Seri FR0072 (reopening) dengan kupon sebesar 8,2 % yang jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2036
  • Seri FR0059 (reopening) yang memiliki kupon sebanyak 7%, dengan tenggat waktu 15 Mei 2027
  • Seri FR0061 (reopening) dengan tenggat waktu pada tanggal 15 Mei 2022, dengan memiliki kupon 7%

Alokasi maksimal dalam pembelian nonkompetitif dari SUN yang memiliki awalan seri SPN, yakni sebesar 50%. Sedangkan yang berawal seri FR, maksimal sebesar 30% dari hasil yang dimenangkan.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkeu mengasumsikan bahwa defisit keseimbangan primer dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yakni mencapai angka Rp111,4 triliun. Defisit ini terjadi lantaran beban bunga utang yang ditanggung dan nantinya harus dilunasi oleh Pemerintah terbilang besar.

pemerintah

Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan bahwa beban bunga utang yang harus dilunasi akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan nanti di tahun depan, yakni pada 2017, jumlah bunga utang mencapai angka Rp 221,4 triliun, yang dimana harus juga dilunasi. Namun disaat ini, pemerintah tengah menyusun beragam strategi demi dapat melunasi bunga utang tersebut. Pihaknya mengharapkan di tahun 2017, pendapatan negara dapat meningkat, sehingga mampu untuk melunasi bunga utang secara maksimal.

SUN

Sementara itu, Kementerian Keuangan selain melelang SUN, juga akan berencana melakukan lelang Sukuk Negara, atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Tentu hal ini untuk memenuhi sebagian target dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan sumber dari Kemenkeu, bahwa seri SBSN yang rencana akan dilelang adalah SBSN Project Based Sukuk (PBS) yang memiliki basis proyek, dan juga yang berseri SPN-S. Adapun target yang diharapkan dalam pelelangan SBSN tersebut, yakni sebesar Rp 3 triliun. Berikut SBSN yang akan dilelang, diantaranya:

  • Seri PBS012 yang memiliki tenggat waktu hingga 15 November 2031, yang memiliki imbalan mencapai 8,87%
  • Seri PBS013 jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2019
  • Seri SPN-S21032017 tenggat waktu pada tanggal 21 Maret 2017
  • Seri PBS014 yang jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2021

lelang

Setelmen pelelangan SBSN ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016 mendatang. Alokasi pembelian nonkompetitif dari hasil lelang ini adalah sebesar 30% untuk seri PBS, sedangkan seri SPN-S sebesar 50% dari jumlah yang dimenangkan.

Berbagai Langkah BKPM Untuk Meningkatkan Investasi

Thomas Lembong selaku Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) berencana akan berkunjung ke negara Inggris, dengan membawa misi yakni meningkatkan arus investasi ke dalam negeri Indonesia. Nantinya dalam kunjungan tersebut, Thomas akan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur. Kesempatan ini, Thomas juga akan menjadi pembicara dalam ajang Business Forum: Infrastructure Investment Opportunity in Indonesia yang akan dilangsungkan di London. Dikabarkan sebanyak 130 pengusaha Inggris akan hadir dalam ajang tersebut. Thomas menuturkan bahwa Inggris adalah negara terbesar ke-7 yang menempatkan modalnya di Tanah Air. Dengan begitu, Inggris merupakan negara yang begitu penting bagi arus investasi Indonesia.

penanaman modal

Thomas menjelaskan jika realisasi penanaman modal Inggris di Tanah Air, sejak tahun 2011 hingga pada semester pertama tahun 2016 mencapai angka sebesar US$ 4,6 miliar. Dengan rincian 55 persen berasal dari sektor farmasi dan kimia, 19,6 persen dari industri makanan, dan sebesar 12,5 % berasal dari perkebunan dan tanaman pangan. Pemerintah Indonesia pun juga tengah memperbaiki sejumlah kebijakan demi meningkatkan nilai investasi. Diantaranya yakni mengenai reformasi dalam kebijakan perekonomian nasional, demi iklim investasi yang lebih baik. Adapun Implementasinya melalui PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), konstruksi secara langsung, perizinan lebih sederhana, pusat logilistik berikat, pelayanan investasi tiga jam, dan insentif pajak.

bkpm

Sementara itu, pihak BKPM dan pihak Polri (Kepolisian Republik Indonesia) telah menyepakati sebuah pedoman kerja mengenai keamanan dan perlindungan dalam industri usaha, yang bermanfaat sebagai dukungan dalam kegiatan penanaman modal di Tanah Air. Pedoman kerja tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Senin, 3 Oktober 2016. Adapun pedoman kerja ini adalah tindak lanjut terkait nota kesepahaman antara Polri dengan BKPM pada tanggal 22 Februari 2016 lalu. Pedoman tersebut diharapkan dapat menemukan berbagai gangguan dan masalah terkait keamanan para investor.

polri

Thomas Lembang menjelaskan jika untuk memberikan kenyamanan bagi para investor diperlukan keamanan investasi. Dimana investasi begitu berharga bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional tengah terpuruk. Kondisi saat ini, instrumen yang tepat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Tanah Air, terkhusus dalam peningkatan produk domestik bruto maupun pendapatan negara, yakni direct investment. Seluruh negara di dunia berkompetisi demi mendapatkan penanaman modal, dan isu penting yang menjadi concern investor adalah mengenai kepastian dan keamanan.

thomas lembong

Pria kelahiran 4 Maret 1971 ini menuturkan dari data permasalahan investasi bahwa sebanyak 95 proyek mengalami masalah yang mencapai nilai sebesar Rp 487 triliun. Namun pihak BKPM tidak dapat menfasilitasi sebanyak proyek tersebut, hanya sebanyak 34 proyek dengan nilai Rp 145 triliun yang mampu difasilitasi. Pihaknya juga menuturkan bahwa komitmen penanaman modal yang telah mendapatkan izin prinsip pada semester I 2016 yakni sebanyak Rp 1.360,7 triliun. Pihaknya juga akan terus memantau jalannya investasi di Tanah Air, walaupun investor mengalami berbagai kendala.

Rusunawa Alternatif Hunian Bagi MBR

Rusunawa (Rumah Susun Sewa), dinilai sangat cocok dan menjadi alternatif tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan data, bahwa MBR masih banyak yang saat ini masih tinggal di hunian yang tak layak untuk dihuni. Syarif Burhanuddin selaku Direktur Jenderal PUPR  (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa rusunawa dapat digunakan sebagai pilihan alternatif hunian layak huni. Selain itu, rusunawa juga memberikan dampak yang besar akan pemanfaatan lahan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal di perkotaan.

Syarif Burhanuddin

Syarif menambahkan, sekitar 11,4 juta penduduk Tanah Air hingga kini belum memiliki hunian atas nama pribadi. Sehingga dari pihak Kementerian PUPR berencana untuk mengajak seluruh masyarakat, terlebih masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di rusunawa. Ia pun juga tidak mengelak bahwa masih banyak masyarakat yang menolak saat ingin direlokasi ke rumah susun sewa. Menurutnya, masyarakat belum memahami dan mengetahui secara pasti dan tepat tentang hidup di hunian vertikal.

Hunian Tak Layak

Pria kelahiran 9 Januari 1960 ini menuturkan bahwa diperlukan perencanaan dan juga evaluasi dari hasil pembangunan rumah susun sewa yang telah didirikan saat ini. Hal tersebut lantaran jika tidak dilakukan sejak dini, kemungkinan lahan-lahan yang masih kosong, nantinya akan cepat terisi oleh pembangunan properti lainnya, sehingga akan menipis seiring berjalannya waktu. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak huni, dan saat ini tidak sebanding dengan rusunawa yang tersedia.

Rusunawa

Disisi lain memang hunian vertikal menjadi solusi yang tepat, lantaran lahan semakin menipis. Namun tetapi, sangat penting pula untuk menyusun peraturan dalam kepenghunian di rumah susun. Sehingga banyaknya rusunawa yang tengah dibangun di beberapa kota-kota besar di Indonesia diperlukan peraturan terkait kepenghuniannya, dan tentang pengelolaan barang milik bersama.

Lukman Hakim selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PUPR (Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa semakin maraknya pembangunan rusunawa di berbagai kota di Tanah Air, merupakan sebuah langkah nyata mengingat ketersediaan lahan yang semakin berkurang. Ia mengharapkan akan ada peraturan mengenai definisi benda bersama di rusunawa, supaya seluruh penghuni mengetahui hak dan kewajibannya.

Ketersediaan Lahan

Hakim menambahkan bahwa masyarakat harus dapat beradaptasi tinggal di hunian vertikal dengan cepat. Hal ini mengingat karena beberapa hal yang berkaitan dengan benda maupun barang dan juga tanah bersama, kerap kali menjadi pemicu sebuah konflik, terlebih dalam hal pengelolaannya. Pasalnya jika sejak dini tidak dibiasakan untuk tinggal di hunian vertikal, ketersediaan lahan akan menjadi masalah yang besar, dan tak kunjung teratasi. Dengan adanya bangunan vertikal juga akan membantu para pengembang dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. Sebagai ukuran, lima meter persegi sudah dapat digunakan untuk membangun hunian vertikal.

Kemdikbud Berangkatkan 115 Guru Ke Negeri Malaysia

Sebanyak 115 guru diberangkatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ke negeri jiran, Malaysia. Guru-guru tersebut nantinya akan ditugaskan untuk mendidik dan juga mengajar para anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat pelepasan guru-guru tersebut di Jakarta mengatakan bahwa saya yakin sekaligus percaya, kalian semua dapat menjadi pembangkit bagi para peserta didik, untuk menjadikan mereka orang-orang yang memiliki karakter, dan pembelajar selama hidupnya.

muhadjir effendy

Effendy menambahkan bahwa seluruh guru yang diberangkatkan tersebut tak hanya bertugas untuk mendidik para anak TKI saja, melainkan juga menjaga dan mempertahankan martabat bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Ia juga mengharapkan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yakni mengajar pendidikan Indonesia di negeri tetangga.

malaysia

115 guru tersebut nantinya akan ditempatkan di beberapa tempat, antara lain Pusat Pembelajaran Komunitas yang terletak di Kota Tawa dan Kinabalu, sejumlah Sekolah juga di Kota Kinabalu, serta Pusat Belajar Humana yang berlokasi di Sarawak, Johar Baru, dan Kemanggisan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dari jumlah total 53.687 anak Indonesia di Malaysia, baru 24.856 anak yang bisa merasakan layanan pendidikan. Sehingga, secara garis besar bahwa masih banyak anak Tanah Air yang tinggal di Malaysia belum dapat pendidikan. Berdasarkan data tersebut juga, bahwa hingga kini jumlah tenaga didik Indonesia hanya sebanyak 223 guru di Malaysia.

Disisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana tak hanya memberangkatkan guru ke negeri Malaysia saja, melainkan juga ke negara Arab Saudi. Ini lantaran negara dengan julukan Negeri Minyak juga termasuk dalam negara yang memiliki banyak anak dari para pekerja TKI.

guru

Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa selama ini anak-anak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah yang diselenggarakan oleh negara tempat para orang tuanya meraup rezeki. Tetapi yang disayangkan bahwa kurikulum pendidikan di sana tidak sama dengan yang diterapkan di Tanah Air. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka anak-anak TKI tidak mengenal dari mana mereka berasal. Sehingga pihak Kemdikbud mengerti betapa pentingnya untuk menanamkan rasa nasionalisme sejak dini.

Pria kelahiran 29 Juli 1956 ini menekankan bahwa untuk menjadi seorang guru harus memiliki tiga hal. Pertama, tidak ada kata untuk tidak melanjutkan proses belajar walaupun telah mengajar. Kedua, seorang guru profesional harus memiliki rasa tanggung jawab yang kokoh, dan memiliki rasa kesejawatan, bahwa pekerjaan guru adalah panggilan secara alam. Ketiga, harus saling membangun kerja sama satu sama lain dengan guru lain agar terbentuk hubungan yang harmonis, dan memperkokoh kerja sama.

anak-anak

Sementara itu, Sumarna Surapranata selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud menuturkan bahwa pihaknya juga mengharapkan dapat menjalin kerja sama dengan beberapa negara lain, tentunya agar dapat mengirim tenaga pendidik disana.

Sibuk Pilgub, Sandiaga Uno Sempatkan Ikut Tax Amnesty

Sandiaga Uno selaku anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hari Selasa tanggal 27 September 2016 telah resmi mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sandiaga Uno di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta mengatakan bahwa dirinya mengikuti deklarasi dan juga repatriasi. Ini merupakan gelombang pertama yang memang telah ingin Ia putuskan. Nantinya akan ada beberapa gelombang lagi yang akan dilakukan.

Dalam pelaporannya, Uno pada hari ini hanya melaporkan beberapa perusahaan yang Ia miliki. Hal tersebutlah yang membuat Uno membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat mengikuti program pengampunan pajak. Adapun aset yang dilaporkan Uno, yakni perusahaan baik dalam negeri, maupun luar negeri. Sedangkan untuk aset pribadi, rencananya Uno akan melaporkannya esok hari.

Sandiaga Uno

Pria yang kini menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan selaku Calon Gubernur DKI Jakarta ini bahkan juga mengajak para calon Gubernur DKI Jakarta lainnya, untuk turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Menurut Uno, bahwa program ini akan mampu menciptakan banyak manfaat antara lain dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, dan tentu dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya, sehingga diperlukan sosialisasi ke semua pihak. Ia pun juga sempat mendapatkan informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa program tax amnesty dapat membantu menggerakkan roda ekonomi nasional, dan pula dapat membuka ribuan peluang lapangan pekerjaan. Tentu hal ini sangatlah diharapkan, sehingga seluruh rakyat dapat merasakan yang namanya kesejahteraan, dan juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni lapangan pekerjaan.

Perusahaan

Sandiaga menambahkan bahwa terdapat sekitar 10 perusahaan yang telah Ia laporkan. Tetapi dirinya tidak merinci secara detail mengenai berapa jumlah perusahaan masing-masing yang terdapat di dalam negeri dan di luar negeri. Namun semuanya dibentuk secara instrumen keuangan, dan berkaitan langsung dengan dana penanaman modal, yang keseluruhan di deklarasi. Karena hal tersebut merupakan semangat bersama dalam membangun sebuah lembaran baru.

Pajak

Pria kelahiran Pekanbaru ini saat ditanya oleh sejumlah awak media mengenai apakah hal dalam pelaporan aset tersebut ada sangkut pautnya dengan urusan politik, Ia menjawab tidak ada. Ia menjelaskan bahwa ini murni atas kesadaran para pengusaha untuk ikut berpartisipasi dalam program tax amnesty. Selain itu, para pengusaha juga menilai bahwa program tersebut memberikan berbagai kemudahan yang akan dirasakan nantinya.

Tax Amnesty

Uno juga tidak merasa keberatan akan dipolitisasi, lantaran pada awalnya Ia sudah menerima sebuah nasihat. Ia mengatakan bahwa tujuan untuk membangun negeri kita tercinta. Ia juga berpesan agar jangan pernah merasakan ketakutan kedepannya demi tujuan memajukan negara dan bangsa. Ia juga menyadari sejak awal akan dipolitisasi, namun inilah UU yang harus kita jalankan bersama.

Defisit BJPS Kesehatan Mencapai Angka Rp6,7 Triliun

Untung Suseno Sutarjo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa hingga detik ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengalami defisit yang mencapai angka Rp 6,7 triliun. Angka sebesar tersebut hampir mendekati angka perkiraan BJPS Kesehatan pada tahun ini yakni sebesar Rp 7 triliun. Sehingga mengenai hal ini, Donald Perdede selaku Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, guna membahas dan mengatasi angka defisit tersebut. Adapun peran pemerintah daerah akan hal ini berguna untuk mempercepat pertumbuhan jumlah seluruh peserta yang mengikuti BPJS. Pemerintah daerah pun nantinya juga akan berperan mengenai pembiayaan, namun hal ini akan dibahas lebih lanjut.

Untung Suseno Sutarjo

Saat ini, pihak BPJS tengah mengalami situasi yang dimana diharuskan untuk mengeluarkan anggaran dana yang terbilang cukup besar, dibandingkan menerima pemasukkan. Sehingga mengenai hal tersebut, dibutuhkan perhitungan yang cermat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, guna sebagai antisipasi angka defisit ini. Bahkan untuk mengatasi angka defisit tersebut, Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) langsung mengadakan rapat terbatas pada siang ini.

Nila Djuwita F Moeloek

Disisi lain, Nila Djuwita F Moeloek selaku Menteri Kesehatan mengutarakan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tentu khususnya bagi Kemkes itu sendiri. Nila berpendapat, bahwa salah satu usaha untuk mengurangi dan menutup angka defisit tersebut yakni dengan berusaha menyadarkan para masyarakat umum terkait pentingnya menjaga sebuah kesehatan. Sehingga dengan begitu, defisit tersebut akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Nila juga menjelaskan bahwa kesehatan membutuhkan pengorbanan, dan jangan terlebih dahulu membicarakan defisit. Layanan ini baru saja dimulai pada tahun 2014, yang dimana masih banyak masyarakat yang sakit, dan ternyata 80 persen dana JKN itu tersimpan di dalam rumah sakit.

BPJS Kesehatan

Nila mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya telah memiliki berbagai rencana guna menurunkan angka defisit. Adapun salah satu rencana tersebut yakni dengan membedakan antara tarif bagi rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Selain itu, rasionalisasi tarif nantinya juga akan dilaksanakan. Pembahasan mengenai hal tersebut akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Jika nantinya disetujui, maka pembagian kelas dalam BPJS Kesehatan bagi masyarakat akan lebih merata, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pemerintah

Sementara itu, pihak pemerintah juga akan berupaya untuk menekan angka defisit tersebut, dan salah satu upaya tersebut yang saat ini juga tengah dibahas, adalah penaikan cukai rokok. Pendapatan yang berasal dari cukai rokok tersebut nantinya akan digunakan sebagai penutup defisit BPJS kesehatan. Seperti kita ketahui, bahwa masyarakat pada beberapa waktu lalu ramai membicarakan mengenai isu kenaikan rokok. Pasalnya nanti, hal ini dikhawatirkan akan membuat harga rokok mencapai Rp50ribu.

Jokowi Berharap Para Pengusaha Terbuka Mengenai Kendala Investasi

Ir. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia minta kepada seluruh para penguasa baik yang bergerak di bidang properti, maupun bidang lainnya agar menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dimana selama ini menjadi penghambat masuknya investasi ke Tanah Air. Presiden menuturkan bahwa hingga saat ini kondisi ekonomi global dapat dibilang belum pulih, lantaran beragam gejolak. Dimana beragam gejolak tersebut belum menemukan solusi terbaik dan jawaban yang dirasa sangat konkret saat para petinggi dari negara-negara G20 yang pada beberapa minggu lalu berkumpul di Hangzhou, China.

Ir. Joko Widodo

Walau pertemuan negara G20 tersebut belum berhasil menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi global, namun Jokowi memetik poin penting dari hasil pertemuan tersebut, yang disisi lain Narendra Modi selaku Perdana Menteri India masih merasa optimis akan pertumbuhan ekonomi negara India yang akan tetap stabil. Jokowi pun juga merasa hal yang sama, dimana beliau merasa bahwa masih terdapat banyak peluang yang dapat kita raih.

Presiden RI menilai bahwa pertumbuhan Tanah Air juga tetap akan berkembang dan akan semakin membaik, dengan syarat terdapat berbagai pembenahan di berbagai sektor yang sejauh ini menjadi penghambat. Selain itu, dengan tidak bergantungan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dapat berdampak pada stimulus pertumbuhan yang akan membaik.

Pengusaha

Jokowi meminta kepada para pengusaha seperti diantaranya HIPMI, dan Kadin Pak Rosan, serta Apindo untuk menyampaikan beberapa kendala yang dirasa masih menjadi penghambat, walaupun pemerintah telah berusaha untuk merampungkan berbagai permasalahan tersebut.

Sementara itu, Badan Anggaran telah memberikan keputusan bahwa angka pertumbuhan yang harus dicapai pada tahun depan (2017) yakni sebesar 5,1 persen. Angka ini lebih rendah dari angka yang diajukan pada awalnya, yakni sebesar 5,3 persen.

Suahasil Nazara

Suahasil Nazara yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan bahwa pada tahun 2017 nanti, akan terdapat potensi tambahan effort. Tetapi sebelumnya, pemerintah akan melakukan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi pada tahun depan. Kemkeu pun juga merasa optimis bahwa target sebesar 5,1 persen mengenai pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Rasa optimis ini berkat adanya peningkatan pada nilai penanaman modal di tahun 2017 mendatang. Dimana diperkirakan bahwa nilai penanaman modal akan meningkat di angka 6 persen.

Pembangunan Infrastuktur

Adapun peningkatan nilai dari penanaman modal ini, tak lepas dari salah satu upaya pemerintah melalui program pengampunan pajak. Dengan program ini, aliran dana dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri akan masuk ke dalam pasar modal, dan juga akan disalurkan dalam proyek pembangunan infrastruktur Tanah Air. Dengan kata lain, jika masyarakat memiliki dana lebih, harus mengikuti tax amnesty, yang dimana uang lebih tersebut sejatinya dapat digunakan sebagai investasi. Untuk mencapai level 6 persen, tentunya harus memperhatikan secara menyeluruh mengenai perekonomian.

Diperkirakan Pertumbuhan Properti Belum Pulih Pada Akhir Tahun dan Akan Bangkit Di Semester II

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa stimulus, seperti diantaranya suku bunga, rasio LTV (Loan to Value), dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada inden kedua. Sejumlah stimulus tersebut dirasa bisa menjadi pendorong yang dapat menggerakkan kembali sektor properti yang tengah dalam keadaan lesu. Namun begitu, stimulus tersebut tidak langsung dapat berdampak begitu saja pada bidang properti.

Andrianto P Adhi

Menurut Adrianto P. Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menuturkan bahwa industri properti diperkirakan belum sepenuhnya pulih pada akhir tahun 2016 ini. Lantaran saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan menguasai tentang program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sehingga masyarakat masih menunggu dan sambil mengamati kebijakan pemerintah tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan program tax amnesty adalah suatu pengurangan atau pengampunan pajak terhadap properti yang merupakan milik sebuah perusahaan, dan nantinya dengan segera akan ditata melalui UU Pengampunan Nasional. Adapun hal-hal terkait dalam program tersebut, yakni penghapusan terhadap saksi pidana di bidang perpajakan, sanksi administrasi, sanksi tertentu yang diwajibkan membayar uang tebusan, dan penghapusan pajak terutang.

Pengampunan Pajak

Sambung Adrianto, bahwa sektor properti akan terlihat pulih kembali pada awal tahun depan. Pasalnya, sudah banyak masyarakat yang memiliki tabungan, untuk segera membeli sebuah properti. Jadi, disaat para pemilik uang merasa bahwa sudah waktunya untuk membeli properti, terlebih lagi menganggap bahwa properti merupakan salah satu investasi yang sangat menjanjikan di masa depan. Perlambatan properti ini dirasa merupakan sebuah momentum yang tepat untuk melakukan penanaman modal. Pada dasarnya disaat kondisi pasar yang tengah melambat seperti sekarang ini, sejatinya masyarakat bukan menghidari untuk berinvestasi, tetapi saatnya untuk membeli properti, lantaran harganya yang secara umum akan terkoreksi.

Berbeda dengan Adrianto, menurut IPW (Indonesia Property Watch), bahwa proyeksi industri properti diperkirakan akan bangkit pada semester II-2016. Ini terkait dengan pemerintah yang memberikan berbagai stimulus, dimana salah satunya yakni kebijakan penyederhanaan dalam persoalan izin melalui Paket Ekonomi XIII.

Ali Tranghanda

Ali Tranghanda yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif IPW menjelaskan jika berdasarkan indikator properti dan ekonomi nasional, maka akan terjadi pembangkitan sektor tersebut pada semester II-2016, dan akan menjadi semakin luar biasa, dengan hadirnya berbagai kebijakan pada Paket Ekonomi XIII, yang dimana dinilai akan menjadi pendorong pasar properti Tanah Air.

Properti

Selama negeri ini merdeka, belum pernah muncul stimulus sebanyak ini di sektor industri properti. Walaupun nantinya akan banyak risiko yang muncul, tetapi semangat dari pemerintah ini dapat membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Stimulus sebanyak ini juga harus dipersiapkan secara matang, agar pada prosesnya berjalan secara efektif dan sesuai akan rencana. Namun tentu upaya ini adalah awal yang baik dan luar biasa dari pemerintah, yang dimana menempatkan sektor properti sebagai salah satu upaya dalam menggerakkan perekonomian nasional.