Kini Kembali Pemerintah Mencari Utang Sebanyak Rp 12 Triliun

Pihak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) berencana akan kembali mengadakan lelang SUN (Surat Utang Negara). Target indikatif yang diharapkan dari penertiban Surat Utang Negara (SUN) tersebut mencapai angka Rp 12 triliun. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan di wesbite Kemenkeu, bahwa lelang ini akan diadakan guna dapat menutupi kekurangan dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun 2016 ini. Adapun jumlah target maksimal yang didapatkan dari penertiban SUN tersebut adalah mencapai Rp 18 triliun.

kemenkeu

Berikut ini rincian dari Surat Utang Negara yang rencananya akan dilelang,

  • Seri SPN12170608 (reopening) yang jatuh tempo di tanggal 8 Juni 2017
  • Seri FR0072 (reopening) dengan kupon sebesar 8,2 % yang jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2036
  • Seri FR0059 (reopening) yang memiliki kupon sebanyak 7%, dengan tenggat waktu 15 Mei 2027
  • Seri FR0061 (reopening) dengan tenggat waktu pada tanggal 15 Mei 2022, dengan memiliki kupon 7%

Alokasi maksimal dalam pembelian nonkompetitif dari SUN yang memiliki awalan seri SPN, yakni sebesar 50%. Sedangkan yang berawal seri FR, maksimal sebesar 30% dari hasil yang dimenangkan.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkeu mengasumsikan bahwa defisit keseimbangan primer dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yakni mencapai angka Rp111,4 triliun. Defisit ini terjadi lantaran beban bunga utang yang ditanggung dan nantinya harus dilunasi oleh Pemerintah terbilang besar.

pemerintah

Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan bahwa beban bunga utang yang harus dilunasi akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan nanti di tahun depan, yakni pada 2017, jumlah bunga utang mencapai angka Rp 221,4 triliun, yang dimana harus juga dilunasi. Namun disaat ini, pemerintah tengah menyusun beragam strategi demi dapat melunasi bunga utang tersebut. Pihaknya mengharapkan di tahun 2017, pendapatan negara dapat meningkat, sehingga mampu untuk melunasi bunga utang secara maksimal.

SUN

Sementara itu, Kementerian Keuangan selain melelang SUN, juga akan berencana melakukan lelang Sukuk Negara, atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Tentu hal ini untuk memenuhi sebagian target dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan sumber dari Kemenkeu, bahwa seri SBSN yang rencana akan dilelang adalah SBSN Project Based Sukuk (PBS) yang memiliki basis proyek, dan juga yang berseri SPN-S. Adapun target yang diharapkan dalam pelelangan SBSN tersebut, yakni sebesar Rp 3 triliun. Berikut SBSN yang akan dilelang, diantaranya:

  • Seri PBS012 yang memiliki tenggat waktu hingga 15 November 2031, yang memiliki imbalan mencapai 8,87%
  • Seri PBS013 jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2019
  • Seri SPN-S21032017 tenggat waktu pada tanggal 21 Maret 2017
  • Seri PBS014 yang jatuh tempo di tanggal 15 Mei 2021

lelang

Setelmen pelelangan SBSN ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016 mendatang. Alokasi pembelian nonkompetitif dari hasil lelang ini adalah sebesar 30% untuk seri PBS, sedangkan seri SPN-S sebesar 50% dari jumlah yang dimenangkan.

Defisit BJPS Kesehatan Mencapai Angka Rp6,7 Triliun

Untung Suseno Sutarjo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa hingga detik ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengalami defisit yang mencapai angka Rp 6,7 triliun. Angka sebesar tersebut hampir mendekati angka perkiraan BJPS Kesehatan pada tahun ini yakni sebesar Rp 7 triliun. Sehingga mengenai hal ini, Donald Perdede selaku Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, guna membahas dan mengatasi angka defisit tersebut. Adapun peran pemerintah daerah akan hal ini berguna untuk mempercepat pertumbuhan jumlah seluruh peserta yang mengikuti BPJS. Pemerintah daerah pun nantinya juga akan berperan mengenai pembiayaan, namun hal ini akan dibahas lebih lanjut.

Untung Suseno Sutarjo

Saat ini, pihak BPJS tengah mengalami situasi yang dimana diharuskan untuk mengeluarkan anggaran dana yang terbilang cukup besar, dibandingkan menerima pemasukkan. Sehingga mengenai hal tersebut, dibutuhkan perhitungan yang cermat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, guna sebagai antisipasi angka defisit ini. Bahkan untuk mengatasi angka defisit tersebut, Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) langsung mengadakan rapat terbatas pada siang ini.

Nila Djuwita F Moeloek

Disisi lain, Nila Djuwita F Moeloek selaku Menteri Kesehatan mengutarakan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tentu khususnya bagi Kemkes itu sendiri. Nila berpendapat, bahwa salah satu usaha untuk mengurangi dan menutup angka defisit tersebut yakni dengan berusaha menyadarkan para masyarakat umum terkait pentingnya menjaga sebuah kesehatan. Sehingga dengan begitu, defisit tersebut akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Nila juga menjelaskan bahwa kesehatan membutuhkan pengorbanan, dan jangan terlebih dahulu membicarakan defisit. Layanan ini baru saja dimulai pada tahun 2014, yang dimana masih banyak masyarakat yang sakit, dan ternyata 80 persen dana JKN itu tersimpan di dalam rumah sakit.

BPJS Kesehatan

Nila mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya telah memiliki berbagai rencana guna menurunkan angka defisit. Adapun salah satu rencana tersebut yakni dengan membedakan antara tarif bagi rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Selain itu, rasionalisasi tarif nantinya juga akan dilaksanakan. Pembahasan mengenai hal tersebut akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Jika nantinya disetujui, maka pembagian kelas dalam BPJS Kesehatan bagi masyarakat akan lebih merata, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pemerintah

Sementara itu, pihak pemerintah juga akan berupaya untuk menekan angka defisit tersebut, dan salah satu upaya tersebut yang saat ini juga tengah dibahas, adalah penaikan cukai rokok. Pendapatan yang berasal dari cukai rokok tersebut nantinya akan digunakan sebagai penutup defisit BPJS kesehatan. Seperti kita ketahui, bahwa masyarakat pada beberapa waktu lalu ramai membicarakan mengenai isu kenaikan rokok. Pasalnya nanti, hal ini dikhawatirkan akan membuat harga rokok mencapai Rp50ribu.