Rusunawa Alternatif Hunian Bagi MBR

Rusunawa (Rumah Susun Sewa), dinilai sangat cocok dan menjadi alternatif tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan data, bahwa MBR masih banyak yang saat ini masih tinggal di hunian yang tak layak untuk dihuni. Syarif Burhanuddin selaku Direktur JenderalĀ PUPRĀ  (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa rusunawa dapat digunakan sebagai pilihan alternatif hunian layak huni. Selain itu, rusunawa juga memberikan dampak yang besar akan pemanfaatan lahan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal di perkotaan.

Syarif Burhanuddin

Syarif menambahkan, sekitar 11,4 juta penduduk Tanah Air hingga kini belum memiliki hunian atas nama pribadi. Sehingga dari pihak Kementerian PUPR berencana untuk mengajak seluruh masyarakat, terlebih masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di rusunawa. Ia pun juga tidak mengelak bahwa masih banyak masyarakat yang menolak saat ingin direlokasi ke rumah susun sewa. Menurutnya, masyarakat belum memahami dan mengetahui secara pasti dan tepat tentang hidup di hunian vertikal.

Hunian Tak Layak

Pria kelahiran 9 Januari 1960 ini menuturkan bahwa diperlukan perencanaan dan juga evaluasi dari hasil pembangunan rumah susun sewa yang telah didirikan saat ini. Hal tersebut lantaran jika tidak dilakukan sejak dini, kemungkinan lahan-lahan yang masih kosong, nantinya akan cepat terisi oleh pembangunan properti lainnya, sehingga akan menipis seiring berjalannya waktu. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak huni, dan saat ini tidak sebanding dengan rusunawa yang tersedia.

Rusunawa

Disisi lain memang hunian vertikal menjadi solusi yang tepat, lantaran lahan semakin menipis. Namun tetapi, sangat penting pula untuk menyusun peraturan dalam kepenghunian di rumah susun. Sehingga banyaknya rusunawa yang tengah dibangun di beberapa kota-kota besar di Indonesia diperlukan peraturan terkait kepenghuniannya, dan tentang pengelolaan barang milik bersama.

Lukman Hakim selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PUPR (Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa semakin maraknya pembangunan rusunawa di berbagai kota di Tanah Air, merupakan sebuah langkah nyata mengingat ketersediaan lahan yang semakin berkurang. Ia mengharapkan akan ada peraturan mengenai definisi benda bersama di rusunawa, supaya seluruh penghuni mengetahui hak dan kewajibannya.

Ketersediaan Lahan

Hakim menambahkan bahwa masyarakat harus dapat beradaptasi tinggal di hunian vertikal dengan cepat. Hal ini mengingat karena beberapa hal yang berkaitan dengan benda maupun barang dan juga tanah bersama, kerap kali menjadi pemicu sebuah konflik, terlebih dalam hal pengelolaannya. Pasalnya jika sejak dini tidak dibiasakan untuk tinggal di hunian vertikal, ketersediaan lahan akan menjadi masalah yang besar, dan tak kunjung teratasi. Dengan adanya bangunan vertikal juga akan membantu para pengembang dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. Sebagai ukuran, lima meter persegi sudah dapat digunakan untuk membangun hunian vertikal.

Diperkirakan Pertumbuhan Properti Belum Pulih Pada Akhir Tahun dan Akan Bangkit Di Semester II

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa stimulus, seperti diantaranya suku bunga, rasio LTV (Loan to Value), dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada inden kedua. Sejumlah stimulus tersebut dirasa bisa menjadi pendorong yang dapat menggerakkan kembali sektor properti yang tengah dalam keadaan lesu. Namun begitu, stimulus tersebut tidak langsung dapat berdampak begitu saja pada bidang properti.

Andrianto P Adhi

Menurut Adrianto P. Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menuturkan bahwa industri properti diperkirakan belum sepenuhnya pulih pada akhir tahun 2016 ini. Lantaran saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan menguasai tentang program tax amnesty atau pengampunan pajak. Sehingga masyarakat masih menunggu dan sambil mengamati kebijakan pemerintah tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan program tax amnesty adalah suatu pengurangan atau pengampunan pajak terhadap properti yang merupakan milik sebuah perusahaan, dan nantinya dengan segera akan ditata melalui UU Pengampunan Nasional. Adapun hal-hal terkait dalam program tersebut, yakni penghapusan terhadap saksi pidana di bidang perpajakan, sanksi administrasi, sanksi tertentu yang diwajibkan membayar uang tebusan, dan penghapusan pajak terutang.

Pengampunan Pajak

Sambung Adrianto, bahwa sektor properti akan terlihat pulih kembali pada awal tahun depan. Pasalnya, sudah banyak masyarakat yang memiliki tabungan, untuk segera membeli sebuah properti. Jadi, disaat para pemilik uang merasa bahwa sudah waktunya untuk membeli properti, terlebih lagi menganggap bahwa properti merupakan salah satu investasi yang sangat menjanjikan di masa depan. Perlambatan properti ini dirasa merupakan sebuah momentum yang tepat untuk melakukan penanaman modal. Pada dasarnya disaat kondisi pasar yang tengah melambat seperti sekarang ini, sejatinya masyarakat bukan menghidari untuk berinvestasi, tetapi saatnya untuk membeli properti, lantaran harganya yang secara umum akan terkoreksi.

Berbeda dengan Adrianto, menurut IPW (Indonesia Property Watch), bahwa proyeksi industri properti diperkirakan akan bangkit pada semester II-2016. Ini terkait dengan pemerintah yang memberikan berbagai stimulus, dimana salah satunya yakni kebijakan penyederhanaan dalam persoalan izin melalui Paket Ekonomi XIII.

Ali Tranghanda

Ali Tranghanda yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif IPW menjelaskan jika berdasarkan indikator properti dan ekonomi nasional, maka akan terjadi pembangkitan sektor tersebut pada semester II-2016, dan akan menjadi semakin luar biasa, dengan hadirnya berbagai kebijakan pada Paket Ekonomi XIII, yang dimana dinilai akan menjadi pendorong pasar properti Tanah Air.

Properti

Selama negeri ini merdeka, belum pernah muncul stimulus sebanyak ini di sektor industri properti. Walaupun nantinya akan banyak risiko yang muncul, tetapi semangat dari pemerintah ini dapat membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Stimulus sebanyak ini juga harus dipersiapkan secara matang, agar pada prosesnya berjalan secara efektif dan sesuai akan rencana. Namun tentu upaya ini adalah awal yang baik dan luar biasa dari pemerintah, yang dimana menempatkan sektor properti sebagai salah satu upaya dalam menggerakkan perekonomian nasional.