Defisit BJPS Kesehatan Mencapai Angka Rp6,7 Triliun

Untung Suseno Sutarjo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa hingga detik ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengalami defisit yang mencapai angka Rp 6,7 triliun. Angka sebesar tersebut hampir mendekati angka perkiraan BJPS Kesehatan pada tahun ini yakni sebesar Rp 7 triliun. Sehingga mengenai hal ini, Donald Perdede selaku Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, guna membahas dan mengatasi angka defisit tersebut. Adapun peran pemerintah daerah akan hal ini berguna untuk mempercepat pertumbuhan jumlah seluruh peserta yang mengikuti BPJS. Pemerintah daerah pun nantinya juga akan berperan mengenai pembiayaan, namun hal ini akan dibahas lebih lanjut.

Untung Suseno Sutarjo

Saat ini, pihak BPJS tengah mengalami situasi yang dimana diharuskan untuk mengeluarkan anggaran dana yang terbilang cukup besar, dibandingkan menerima pemasukkan. Sehingga mengenai hal tersebut, dibutuhkan perhitungan yang cermat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, guna sebagai antisipasi angka defisit ini. Bahkan untuk mengatasi angka defisit tersebut, Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) langsung mengadakan rapat terbatas pada siang ini.

Nila Djuwita F Moeloek

Disisi lain, Nila Djuwita F Moeloek selaku Menteri Kesehatan mengutarakan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tentu khususnya bagi Kemkes itu sendiri. Nila berpendapat, bahwa salah satu usaha untuk mengurangi dan menutup angka defisit tersebut yakni dengan berusaha menyadarkan para masyarakat umum terkait pentingnya menjaga sebuah kesehatan. Sehingga dengan begitu, defisit tersebut akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Nila juga menjelaskan bahwa kesehatan membutuhkan pengorbanan, dan jangan terlebih dahulu membicarakan defisit. Layanan ini baru saja dimulai pada tahun 2014, yang dimana masih banyak masyarakat yang sakit, dan ternyata 80 persen dana JKN itu tersimpan di dalam rumah sakit.

BPJS Kesehatan

Nila mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya telah memiliki berbagai rencana guna menurunkan angka defisit. Adapun salah satu rencana tersebut yakni dengan membedakan antara tarif bagi rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta. Selain itu, rasionalisasi tarif nantinya juga akan dilaksanakan. Pembahasan mengenai hal tersebut akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Jika nantinya disetujui, maka pembagian kelas dalam BPJS Kesehatan bagi masyarakat akan lebih merata, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pemerintah

Sementara itu, pihak pemerintah juga akan berupaya untuk menekan angka defisit tersebut, dan salah satu upaya tersebut yang saat ini juga tengah dibahas, adalah penaikan cukai rokok. Pendapatan yang berasal dari cukai rokok tersebut nantinya akan digunakan sebagai penutup defisit BPJS kesehatan. Seperti kita ketahui, bahwa masyarakat pada beberapa waktu lalu ramai membicarakan mengenai isu kenaikan rokok. Pasalnya nanti, hal ini dikhawatirkan akan membuat harga rokok mencapai Rp50ribu.