Rusunawa Alternatif Hunian Bagi MBR

Rusunawa (Rumah Susun Sewa), dinilai sangat cocok dan menjadi alternatif tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan data, bahwa MBR masih banyak yang saat ini masih tinggal di hunian yang tak layak untuk dihuni. Syarif Burhanuddin selaku Direktur JenderalĀ PUPRĀ  (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa rusunawa dapat digunakan sebagai pilihan alternatif hunian layak huni. Selain itu, rusunawa juga memberikan dampak yang besar akan pemanfaatan lahan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal di perkotaan.

Syarif Burhanuddin

Syarif menambahkan, sekitar 11,4 juta penduduk Tanah Air hingga kini belum memiliki hunian atas nama pribadi. Sehingga dari pihak Kementerian PUPR berencana untuk mengajak seluruh masyarakat, terlebih masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di rusunawa. Ia pun juga tidak mengelak bahwa masih banyak masyarakat yang menolak saat ingin direlokasi ke rumah susun sewa. Menurutnya, masyarakat belum memahami dan mengetahui secara pasti dan tepat tentang hidup di hunian vertikal.

Hunian Tak Layak

Pria kelahiran 9 Januari 1960 ini menuturkan bahwa diperlukan perencanaan dan juga evaluasi dari hasil pembangunan rumah susun sewa yang telah didirikan saat ini. Hal tersebut lantaran jika tidak dilakukan sejak dini, kemungkinan lahan-lahan yang masih kosong, nantinya akan cepat terisi oleh pembangunan properti lainnya, sehingga akan menipis seiring berjalannya waktu. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak huni, dan saat ini tidak sebanding dengan rusunawa yang tersedia.

Rusunawa

Disisi lain memang hunian vertikal menjadi solusi yang tepat, lantaran lahan semakin menipis. Namun tetapi, sangat penting pula untuk menyusun peraturan dalam kepenghunian di rumah susun. Sehingga banyaknya rusunawa yang tengah dibangun di beberapa kota-kota besar di Indonesia diperlukan peraturan terkait kepenghuniannya, dan tentang pengelolaan barang milik bersama.

Lukman Hakim selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PUPR (Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan bahwa semakin maraknya pembangunan rusunawa di berbagai kota di Tanah Air, merupakan sebuah langkah nyata mengingat ketersediaan lahan yang semakin berkurang. Ia mengharapkan akan ada peraturan mengenai definisi benda bersama di rusunawa, supaya seluruh penghuni mengetahui hak dan kewajibannya.

Ketersediaan Lahan

Hakim menambahkan bahwa masyarakat harus dapat beradaptasi tinggal di hunian vertikal dengan cepat. Hal ini mengingat karena beberapa hal yang berkaitan dengan benda maupun barang dan juga tanah bersama, kerap kali menjadi pemicu sebuah konflik, terlebih dalam hal pengelolaannya. Pasalnya jika sejak dini tidak dibiasakan untuk tinggal di hunian vertikal, ketersediaan lahan akan menjadi masalah yang besar, dan tak kunjung teratasi. Dengan adanya bangunan vertikal juga akan membantu para pengembang dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. Sebagai ukuran, lima meter persegi sudah dapat digunakan untuk membangun hunian vertikal.